Banjir Jadi Ancaman Tahunan, Yusuf Mustafa Dorong Perbaikan Drainase dan Edukasi Perumahan

Eksistensi.id, Samarinda — Banjir yang melanda wilayah Balikpapan dan Samarinda dalam beberapa pekan terakhir kembali menjadi peringatan serius bagi semua pihak.

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Yusuf Mustafa, menilai bahwa penanganan bencana ini tidak cukup hanya dengan proyek fisik jangka pendek, melainkan butuh pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa kombinasi curah hujan tinggi dan fenomena pasang air laut menjadi pemicu utama banjir di kedua kota. Saat kondisi tersebut terjadi bersamaan, air hujan tidak dapat langsung mengalir ke laut, menyebabkan genangan berkepanjangan.

“Memang hujannya luar biasa deras, ditambah air laut pasang. Jadi air tidak bisa langsung mengalir ke laut, terjadi pertemuan air hujan dan air pasang. Tapi begitu air laut surut, air hujan juga baru bisa mengalir keluar,” terang Yusuf, Kamis (26/6/25).

Melihat situasi tersebut, ia menyambut baik pembangunan kolam retensi (bosem) oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Fasilitas seluas 10 hektare itu diharapkan menjadi penampung air sementara sebelum dialirkan ke laut, sehingga banjir dapat dicegah secara lebih efektif.

Menurut Yusuf, inisiatif seperti ini harus disertai dengan penguatan sistem drainase yang menjadi kunci utama pengendalian banjir di perkotaan.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah proyek sudah dirancang di titik-titik strategis seperti koridor Jokotole hingga Mufakat, namun proses pengerjaannya masih terganjal keterbatasan anggaran.

“Itu proyek besar dan penting. Tapi karena anggaran terbatas, semuanya dilakukan bertahap. Kita perlu dorongan tambahan agar prosesnya lebih cepat,” ungkapnya.

Lebih jauh, Yusuf mengingatkan bahwa banjir tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kesadaran. Ia menekankan pentingnya edukasi terhadap pengembang dan warga, khususnya di kawasan perumahan yang cenderung abai terhadap sistem drainase.

“Harus ada edukasi kepada warga dan pengembang agar melengkapi sistem drainase dengan benar. Banyak perumahan yang tidak memperhatikan hal ini, padahal sangat berkontribusi terhadap banjir,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama dalam penguatan pendanaan dan dukungan teknis untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir jangka panjang.

“Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi atau kota, tentu terbatas. Perlu peran pusat untuk membantu percepatan pembangunan,” terangnya.

Dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, Yusuf yakin bahwa banjir di Kalimantan Timur dapat diatasi secara bertahap namun pasti.(ADV)