Banjir Meluas di Kaltim, Damayanti Soroti Lemahnya Tata Ruang dan Konversi Lahan Resapan

Eksistensi.id, Samarinda — Perubahan fungsi lahan di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memperburuk kondisi banjir yang kini meluas hingga ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti Masrokan, menyebut akar persoalannya bukan semata karena curah hujan, melainkan lemahnya kontrol terhadap alih fungsi kawasan resapan air.

Menurut Ketua Fraksi PKB ini, masifnya pembangunan permukiman di area yang sebelumnya merupakan wilayah perbukitan atau resapan, menjadi penyebab munculnya titik-titik banjir baru.

“Saya ambil contoh perumahan WIKA. Dulu wilayah itu tidak banjir. Tapi sekarang sudah langganan. Karena dulunya perbukitan, sekarang sudah jadi perumahan,” ungkap Damayanti, Minggu (29/6/25).

Ia juga mencatat fenomena serupa terjadi di beberapa titik lain yang sebelumnya aman dari genangan. Hal ini menurutnya menandakan ada pergeseran fungsi lahan yang tidak disertai perencanaan ekologis yang memadai.

“Bisa jadi yang tadinya daerah serapan air, sekarang tertutup atau ditimbun lalu dijadikan kawasan permukiman. Ini yang harus jadi perhatian,” ujarnya.

Damayanti menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak menolak pembangunan, namun ia mengingatkan pentingnya prinsip keseimbangan dalam pengelolaan ruang.

“Kita tidak anti terhadap pembangunan. Tapi pertumbuhan kota jangan sampai mengorbankan sistem alami lingkungan. Kalau resapan air terus dihilangkan, maka banjir akan semakin meluas,” tegasnya.

Politisi perempuan dari PKB ini pun mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pemberian izin pembangunan, terutama di kawasan yang secara ekologis berperan sebagai penyerap air hujan.

“Sudah saatnya perizinan pembangunan dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara serius. Kita harus belajar dari kejadian banjir ini sebagai alarm peringatan,” katanya.

Sebagai legislator, Damayanti menyatakan DPRD Kaltim akan terus mendorong adanya regulasi yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan menekan dampak jangka panjang akibat eksploitasi tata ruang yang tidak terkendali.(ADV)