DPRD Kaltim

Eksistensi.id, Samarinda — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus segera dilakukan, meski hingga pertengahan November 2025 keputusan resmi dari Pemprov belum diumumkan. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV Kaltim, menyebut...

Eksistensi.id, Samarinda — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar 73 persen mendorong DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) untuk meninjau ulang program dan prioritas belanja daerah 2026. Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim,...

Eksistensi.id, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) mulai menyalurkan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa pada 13 November 2025, dengan alokasi Rp44,5 miliar untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Meski begitu, proses verifikasi untuk perguruan tinggi swasta (PTS)...

Eksistensi.id, Samarinda — Penunjukan dua akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai anggota Dewan Pengawas di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo memicu sorotan serius dari DPRD Kalimantan Timur. Melalui SK Gubernur Kaltim, Syahrir A....

Eksistensi.id, Samarinda - Polemik pungutan biaya asrama di SMAN 10 Samarinda terus melebar seiring menguatnya desakan DPRD Kaltim agar kebijakan tersebut dihentikan. Setelah sorotan terkait ketidakkonsistenan informasi PPDB hingga permintaan pembebasan total biaya asrama, kini aspek legalitas pungutan...

Eksistensi.id, Samarinda - Polemik pungutan biaya asrama di SMAN 10 Samarinda terus mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Setelah sebelumnya sejumlah anggota menolak pungutan Rp2,6 juta per bulan dan mempertanyakan konsistensi informasi PPDB, kini perhatian...

Eksistensi.id, Samarinda – Upaya memperkuat kinerja badan usaha milik daerah kembali menjadi fokus pembahasan Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mengakselerasi proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (Perusda)...

Eksistensi.id, Samarinda — Sengketa pembayaran lahan untuk pembangunan Jalan Rapak Indah di Samarinda terus berlarut tanpa solusi. Komisi I DPRD Kaltim menyoroti bahwa akar persoalan terletak pada ketidakjelasan status aset antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Samarinda. Anggota...

Eksistensi.id, Samarinda — Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan setelah muncul surat edaran terkait pungutan biaya asrama di salah satu sekolah negeri di Samarinda. Situasi ini membuat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi,...

Eksistensi.id, Samarinda — Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV di Kabupaten Paser belum dapat dilanjutkan selama sengketa lahan dengan warga empat desa masih berlangsung. Legislator menilai kondisi tersebut menjadi...