Damayanti Soroti Masalah Zonasi di Balikpapan, Tuntut Peningkatan Fasilitas dan Kuota Sekolah

Eksistensi.id Samarinda – Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Balikpapan kini menjadi sorotan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti.

Damayanti menilai bahwa kebijakan zonasi yang seharusnya bertujuan untuk meratakan akses pendidikan justru menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Menurutnya, meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan pemerataan, kenyataannya banyak anak yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri terdekat akibat keterbatasan kuota yang ada.

Hal ini memaksa mereka untuk memilih sekolah swasta yang lebih jauh dan tentunya lebih mahal, suatu kondisi yang sangat merugikan keluarga.

“Jumlah sekolah negeri yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Alhasil, banyak anak harus mendaftar ke sekolah yang lebih jauh atau dengan biaya lebih tinggi karena sekolah terdekat sudah penuh,” jelas Damayanti.

Selain itu, Damayanti juga menyoroti adanya ketimpangan fasilitas antara sekolah-sekolah, yang semakin memperburuk keadaan.

Kesenjangan ini menciptakan persaingan yang tidak sehat di kalangan orang tua yang berlomba-lomba agar anak mereka diterima di sekolah-sekolah yang lebih unggul.

“Perbedaan fasilitas antara sekolah negeri menciptakan kesenjangan, di mana beberapa sekolah menjadi lebih favorit, sementara orang tua berusaha keras agar anak mereka bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut,” kata Damayanti.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengimbau pemerintah kota dan provinsi untuk segera mencari solusi yang tepat guna mengatasi persoalan ini.

Ia mengusulkan agar pemerintah meningkatkan kapasitas sekolah-sekolah negeri dan memastikan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

“Evaluasi terhadap sistem zonasi perlu dilakukan agar tidak ada anak yang terabaikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi, apapun latar belakangnya,” tegasnya.

Damayanti optimis bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, masalah dalam sistem zonasi ini dapat segera diselesaikan, dan pendidikan yang berkualitas dapat diakses secara merata oleh seluruh warga Balikpapan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Penulis Ainunnisa editor Redaksi eksistensi