Eksistensi.id Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis, memberikan tanggapan mengenai kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN), dengan menyoroti ketidakmerataan metode pendidikan di berbagai daerah.
Ia berpendapat bahwa penerapan ujian yang seragam kurang efektif mengingat beragamnya kondisi pendidikan di Indonesia, termasuk perbedaan infrastruktur dan sistem pengajaran yang ada di setiap wilayah.
Darlis menekankan bahwa daerah-daerah yang memiliki fasilitas pendidikan terbatas akan menghadapi kesulitan jika diharuskan mengikuti ujian yang sama dengan daerah yang lebih maju dan memiliki fasilitas lebih lengkap.
Ia menyatakan bahwa pendekatan pendidikan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi lokal sangat diperlukan untuk menghindari ketidakmerataan. Darlis juga mengingatkan pentingnya memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tertentu agar tidak terjadi perbedaan kualitas pendidikan yang tajam.
“Tidaklah adil apabila ujian dilaksanakan seragam, sementara fasilitas pendidikan di daerah yang kurang berkembang belum memadai,” kata Darlis.
Menurut Darlis, penerapan ujian yang seragam dapat berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi siswa-siswa di daerah yang belum memiliki sarana pendidikan yang memadai.
Dengan kondisi tersebut, sangat sulit bagi siswa di daerah tertinggal untuk bersaing dengan siswa di daerah yang memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih modern.
Dia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada daerah-daerah yang tertinggal, dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Darlis menilai perbaikan fasilitas pendidikan sangat penting dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Darlis juga menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, sehingga setiap anak di seluruh Indonesia dapat merasakan pendidikan yang berkualitas.
“Pendidikan di daerah yang kurang berkembang tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang mempertimbangkan perbedaan ini dan memberikan solusi untuk daerah yang tertinggal,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi lokal, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan pendidikan yang dapat menjawab tantangan masing-masing daerah, baik yang berada di perkotaan maupun di kawasan terpencil.
Darlis juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, khususnya untuk daerah-daerah yang membutuhkan pembenahan infrastruktur secara signifikan.
Ia yakin dengan langkah konkret semacam ini, kesenjangan pendidikan antara daerah-daerah dapat diminimalkan, sehingga semua anak bangsa dapat memperoleh pendidikan yang setara.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal hanya karena masalah infrastruktur. Pendidikan yang merata dan berkualitas harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Penulis Ainunnisa editor Redaksi