Eksistensi.id, Samarinda – Kondisi keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengalami defisit memunculkan kekhawatiran akan terganggunya keberlangsungan program Beasiswa Kukar Idaman.
Meski demikian, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan agar program pendidikan tersebut tetap dijalankan sesuai komitmen awal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai beasiswa merupakan kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda Kukar.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah tidak seharusnya memangkas hak masyarakat, meski tengah melakukan penyesuaian belanja.
“Pemerintah bisa melakukan efisiensi di pos-pos yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas atau kegiatan seremonial. Namun, untuk beasiswa, sebaiknya tidak diganggu. Program ini menyentuh langsung kebutuhan pendidikan,” kata Salehuddin.
Menurutnya, belanja wajib seperti gaji aparatur dan pelayanan dasar publik tetap harus dijaga, namun beasiswa harus tetap diprioritaskan karena menjadi bagian dari janji politik kepala daerah.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi beasiswa agar mahasiswa tidak terlambat membayar biaya kuliah, mengingat periode Agustus biasanya menjadi momentum penting bagi penerima.
“Kalau ada yang harus dikurangi, lakukan di sektor yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Jangan sampai beasiswa yang sudah dinantikan justru tertunda,” tegasnya.
Dengan demikian, Pemkab Kukar diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan tanggung jawab terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.(ADV)