Deni Hakim Desak Percepatan Kecamatan Tangguh Bencana, Jangan Tunggu Banjir Baru Bertindak

Eksistensi.id, Samarinda – Ancaman banjir dan longsor yang terus menghantui sejumlah wilayah di Samarinda mendorong Komisi III DPRD Kota Samarinda untuk kembali mengingatkan pentingnya langkah pencegahan yang lebih sistematis dan terukur.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana harus dipercepat dan tidak boleh berhenti di level wacana.

“Jangan tunggu bencana baru bergerak. BPBD harus segera turun ke lapangan dan bangun koordinasi dari tingkat kecamatan hingga kelurahan,” ujar Deni.

Ia menyoroti bahwa pola penanganan bencana selama ini masih cenderung reaktif. Padahal, mitigasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam kebijakan kebencanaan.

Deni mengapresiasi upaya BPBD di tengah keterbatasan anggaran, namun menilai perlu ada dukungan lebih besar dari pemerintah kota, baik dalam bentuk anggaran, personel, maupun program edukatif kepada masyarakat.

“Edukasi itu penting. Warga harus tahu apa yang harus dilakukan saat banjir atau longsor terjadi. Simulasi rutin, pelatihan, dan penyuluhan harus jadi agenda tetap,” katanya.

Komisi III juga mendorong penerapan pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Peran sektor usaha melalui program CSR dinilai sangat vital untuk memperkuat kapasitas lapangan.

“Perusahaan-perusahaan bisa bantu alat berat, logistik, bahkan posko darurat. Jangan hanya tunggu diminta, ini bagian dari tanggung jawab sosial,” tegasnya.

Deni juga menekankan pentingnya penegakan aturan tata ruang. Ia meminta agar pembangunan di kawasan rawan longsor dan banjir dikendalikan secara ketat, termasuk pemasangan rambu dan peringatan dini di zona-zona rawan.

“Pemerintah harus hadir lewat pencegahan, bukan hanya evakuasi. Penataan ruang dan mitigasi harus jalan beriringan,” ucap Deni.

Komisi III, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi program Kecamatan Tangguh Bencana agar benar-benar terealisasi di lapangan, bukan hanya berhenti dalam dokumen perencanaan.

“Konsep ini bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut nyawa warga. Jangan tunggu korban jatuh baru kita sadar,” pungkasnya.(ADV)