Deni Hakim Soroti Masalah Sampah dan Dorong Solusi Berkelanjutan di RDP bersama DLH Samarinda

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sampah saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pansus LKPJ DPRD Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Rabu (23/4/2025). Evaluasi ini membahas program dan penggunaan anggaran DLH sepanjang tahun 2024.

Deni mengungkapkan, dari total anggaran sebesar Rp64 miliar, sebagian besar masih terserap untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai. Namun, masalah utama yang kembali disorot DPRD adalah persoalan sampah yang belum terselesaikan secara tuntas.

“Masalah sampah ini terus berulang setiap tahun. Kita butuh skema baru, bukan hanya mengandalkan metode konvensional,” ujarnya.

Ia mendorong agar DLH dan Pemkot Samarinda mulai mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan, seperti teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau produk lain yang bermanfaat.

Salah satu solusi yang disambut baik DPRD adalah rencana pengoperasian insinerator ramah lingkungan di 10 kecamatan. Setiap unit insinerator ditargetkan mampu mengolah 10 ton sampah per hari. Bila berjalan sesuai rencana, program ini akan mulai direalisasikan pada November 2025, dan dapat mengurangi hingga 100 ton dari total 600 ton sampah harian di Samarinda.

“Ini solusi yang realistis kalau benar-benar diterapkan. Dengan estimasi Rp1 miliar per unit, berarti butuh sekitar Rp10 miliar untuk keseluruhan proyek,” terangnya.

Meski optimis, ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di kota lain, seperti Bekasi, yang pernah mengalami masalah polusi dan kebisingan dari teknologi pengolahan sampah yang tidak ramah lingkungan.

Selain isu persampahan, DPRD juga meminta DLH memperketat pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan dan galian di Samarinda. Deni menekankan pentingnya pemantauan atas izin UKL-UPL agar kegiatan pembangunan tidak berujung pada kerusakan lingkungan.

“Kami minta izin yang dikeluarkan jangan hanya administratif, tapi juga harus diawasi pelaksanaannya di lapangan. Lingkungan harus tetap jadi prioritas,” tegasnya.(adv/Dita)