Desakan Mahasiswa dan Masyarakat Kaltim Menguat, DPRD Tegaskan Komitmen Kawal Kasus Tambang Ilegal Unmul

Eksistensi.id, Samarinda – Tekanan publik terhadap penegakan hukum kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) terus menguat. Bukan hanya berasal dari kalangan legislatif, dorongan tersebut mencerminkan aspirasi luas masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) terutama mahasiswa yang selama ini konsisten mengawal kasus ini di lapangan.

Anggota DPRD Kaltim, H Jahidin, menegaskan bahwa komitmen lembaga legislatif dalam mendorong penyelesaian kasus ini tidak lahir semata dari inisiatif internal DPRD, melainkan juga sebagai bentuk tanggapan terhadap kegelisahan publik yang disuarakan secara lantang, terutama oleh kalangan kampus.

“Adik-adik mahasiswa adalah representasi dari suara rakyat Kaltim. Mereka konsisten menagih kejelasan atas pelanggaran ini. Maka DPRD harus tegas mengawal,” ujar Jahidin, Senin (7/7/25).

Menurutnya, kawasan hutan pendidikan Unmul bukan sekadar wilayah akademik, tapi juga simbol kepedulian daerah terhadap pelestarian lingkungan dan masa depan generasi muda. Aktivitas tambang ilegal di sana merupakan bentuk nyata perusakan yang tak hanya mengancam lingkungan, tapi juga hak atas pendidikan berkualitas.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini menyangkut aset penting dunia pendidikan dan lingkungan. Masyarakat tidak bisa diam, dan DPRD juga tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Jahidin mendorong agar proses hukum tidak berjalan setengah hati. Ia mengusulkan agar penanganan perkara tidak berhenti di penyidik kehutanan saja, tetapi ditangani langsung oleh Polri sebagai penyidik umum, mengingat pelanggaran yang terjadi masuk dalam ranah pidana umum.

“Sudah ada pelaku, sudah ada barang bukti. Tinggal bagaimana aparat menindaklanjuti. Polisi kehutanan punya kewenangan terbatas, maka ini seharusnya jadi ranah kepolisian,” jelasnya.

Ia juga berharap rapat gabungan komisi DPRD Kaltim yang akan segera digelar, dapat menghasilkan langkah konkret berupa rekomendasi resmi lembaga untuk mendorong percepatan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kita tidak ingin DPRD hanya terlihat bergerak ketika kasus ini ramai. Kita harus buktikan bahwa lembaga ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan,” katanya.

Lebih jauh, Jahidin menekankan bahwa sikap kritis mahasiswa patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelestarian hutan dan kualitas pendidikan.

Ia menyebut bahwa keterlibatan mereka memberi energi positif dalam menekan pihak-pihak terkait untuk serius menuntaskan kasus ini.

“Mahasiswa itu ujung tombak kontrol sosial. Gerakan mereka selama ini justru menjadi alarm bagi kita semua bahwa kawasan hutan pendidikan tidak boleh dirusak,” tuturnya.

Dengan kombinasi tekanan dari masyarakat dan dukungan institusional dari DPRD, ia berharap aparat penegak hukum tak lagi menunda proses hukum yang sudah semestinya berjalan. Langkah cepat dan tegas sangat dibutuhkan agar keadilan benar-benar ditegakkan.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi