Dewan Kaltim Usulkan Beasiswa dan Sarana Belajar untuk Tekan Angka Putus Sekolah di Bontang

Eksistensi.id Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka putus sekolah di Bontang.

Menurutnya, hal ini memerlukan perhatian mendalam serta intervensi khusus dari pemerintah daerah guna memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Agusriansyah menekankan bahwa pemerintah harus berpegang teguh pada amanat undang-undang yang menjamin hak atas pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan harus dikelola dengan bijak, disesuaikan dengan kebijakan pusat agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agusriansyah.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, menurut Agusriansyah, adalah keterbatasan ekonomi keluarga yang kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anak.

Banyak siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah dan kebutuhan lainnya, seperti seragam dan perlengkapan belajar.

“Pemerintah harus memastikan keadilan dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan memetakan siswa yang benar-benar membutuhkan dan memberikan beasiswa bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.

Menurut Agusriansyah, pemberian beasiswa merupakan langkah awal yang penting untuk menekan angka putus sekolah, agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

Selain beasiswa, ia juga menyoroti perlunya bantuan sarana belajar yang memadai, seperti penyediaan seragam sekolah, buku, dan perlengkapan pendidikan lainnya.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan memastikan anak-anak dapat bersekolah tanpa kendala.

Agusriansyah juga berencana untuk mengumpulkan data terkait penyebab tingginya angka putus sekolah di Bontang dengan melibatkan dinas terkait di tingkat provinsi.

Ia ingin memastikan kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami juga akan mendorong kajian kebijakan di tingkat provinsi dan kota, serta berdialog dengan Pemerintah Kota Bontang untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengurangi angka putus sekolah,” ujarnya.

Melalui kajian kebijakan yang matang dan diskusi ilmiah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agusriansyah berharap, dengan intervensi dari pemerintah daerah dan kolaborasi lintas instansi, masalah putus sekolah di Bontang dapat teratasi, sehingga akses pendidikan untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat lebih merata tanpa terkendala masalah biaya.

Penulis Ainunnisa editor Redaksi eksistensi