Dorong Pendidikan Kaltim Lebih Inklusif, DPRD Usul Swasta Bantu Biaya Hidup Pelajar

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya pelibatan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan pendidikan di daerah.

Menurutnya, untuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah di Kaltim, dibutuhkan strategi yang lebih kolaboratif, terutama dalam hal pembiayaan kebutuhan hidup para pelajar.

“Pemerintah bisa memfokuskan anggaran pada pembiayaan utama seperti uang sekolah. Namun untuk biaya lain seperti transportasi dan kebutuhan harian, perusahaan-perusahaan seharusnya bisa ikut ambil bagian melalui skema CSR atau bentuk kemitraan lainnya,” ujar Darlis, Senin (23/6/25).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam menanggapi masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Kaltim, yang saat ini tercatat hanya sekitar 10,2 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut masih belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA secara penuh.

Darlis menilai, persoalan utama bukan lagi semata pada akses atau biaya pendidikan formal yang kini sudah banyak digratiskan pemerintah, melainkan pada aspek biaya hidup yang masih membebani banyak keluarga tidak mampu.

“Faktor utama anak putus sekolah di Kaltim seringkali bukan karena tidak mampu membayar SPP, tapi karena tidak sanggup membiayai ongkos pergi sekolah, makan sehari-hari, bahkan tempat tinggal,” jelasnya.

Dalam pandangannya, keberhasilan program pendidikan gratis akan jauh lebih efektif apabila diiringi dengan intervensi yang menyentuh aspek kebutuhan dasar siswa.

Karena itu, kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.

Tak hanya dari sisi akses, Darlis juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pendidikan.

Ia menegaskan bahwa fokus kebijakan pendidikan tidak boleh hanya mengejar kuantitas peserta didik, tetapi juga harus memperhatikan mutu layanan yang diberikan.

“Gratis itu penting, tapi percuma kalau kualitas guru rendah, fasilitas sekolah tidak layak, dan kurikulumnya tidak relevan. Ini harus dibenahi bersamaan,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta tidak berhenti pada bentuk bantuan sesaat, tetapi diarahkan pada kemitraan jangka panjang yang terukur dan tepat sasaran.

“Dengan pendekatan multisektor yang berkelanjutan, kami optimistis Kalimantan Timur mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah warganya secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang,” tandasnya.(ADV DPRD KALTIM)

Penulis : Nurfa | Editor : Redaksi