Dorong Perusda Kelola Alur Sungai Mahakam, Ayyub : Saatnya Aset Daerah Berdaya untuk PAD

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahrudin, atau yang akrab disapa Ayyub, menyoroti pengelolaan alur Sungai Mahakam dan daerah aliran sungai lainnya yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

Ia mendorong agar Perusahaan Daerah (Perusda) mengambil peran lebih aktif dalam pengelolaan aset tersebut demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita tidak hanya bicara soal penggolongan sungai atau tambatan kapal, tetapi yang utama adalah bagaimana alur sungai seperti DAS Mahakam dan DAS Berau bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah,” ujar Ayyub.

Selama ini, menurut Ayyub, pengelolaan alur sungai di Kaltim masih didominasi oleh pihak swasta, termasuk perusahaan tertentu seperti PTB.

Ia menilai kondisi tersebut membuat potensi besar alur sungai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

“Pengelolaan ini harusnya ada di tangan Perusda. Jika dikelola oleh badan usaha milik daerah, maka pendapatan masuk ke kas daerah dan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Ayyub, telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat wacana ini.

Salah satunya dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Selatan, mempelajari pengelolaan Sungai Barito yang selama ini menjadi contoh pengelolaan sumber daya sungai yang efektif.

Tidak berhenti di situ, dalam waktu dekat Komisi II juga berencana melakukan kunjungan lapangan ke Sumatera, tepatnya ke Jembatan Operasi dan Jembatan Ampera, untuk menggali strategi pengelolaan yang lebih komprehensif.

“Teman-teman Komisi II juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, hingga Dirjen UPLA. Dari Dirjen UPLA sendiri, sudah ada respons positif terkait kemungkinan pengalihan pengelolaan DAS Mahakam dan DAS Berau ke Pemprov Kaltim,” ungkap Ayyub.

Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah membangun komunikasi yang intensif dengan Gubernur dan DPRD Kaltim untuk merumuskan mekanisme pengambilalihan yang sesuai dengan regulasi.

“Harapan kami, ketika sinergi ini berjalan baik, pengelolaan alur sungai bisa menjadi sumber PAD yang signifikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Kaltim,” tutupnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi