DPRD Kaltim Awasi Ketat Reklamasi Tambang, Komisi III Soroti Akuntabilitas PT Singlurus Pratama

Eksistensi.id, Samarinda – Tanggung jawab pascatambang kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Komisi III menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan reklamasi yang dilakukan perusahaan tambang agar benar-benar berjalan sesuai aturan dan tidak meninggalkan dampak merugikan bagi masyarakat. Salah satu fokusnya kini mengarah ke PT Singlurus Pratama yang beroperasi di wilayah Samboja Barat, Kutai Kartanegara.

Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (5/8/2025). Warga mengadukan ketidakjelasan ganti rugi dan reklamasi pasca tambang yang menurut mereka belum sepenuhnya direalisasikan oleh perusahaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa terdapat klaim berbeda antara warga dan pihak perusahaan.

PT Singlurus Pratama menyatakan bahwa kompensasi telah dibayarkan dan proses reklamasi telah dijalankan. Namun, pernyataan tersebut dibantah warga yang merasa masih ada kewajiban yang belum dipenuhi.

“Perusahaan mengaku sudah menyelesaikan ganti rugi, tapi warga mengatakan belum semua. Begitu juga soal reklamasi, kami tidak bisa hanya menerima pernyataan sepihak tanpa verifikasi lapangan,” tegas Reza.

Dalam konteks ini, Komisi III tidak ingin persoalan dianggap selesai hanya dengan klaim administratif. Verifikasi teknis di lapangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa reklamasi benar-benar dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial.

Reza menegaskan, pihaknya akan segera melakukan kunjungan lapangan bersama Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Inspektur Tambang. Tujuannya, untuk mengonfirmasi langsung kondisi terkini dan status lahan yang digunakan PT Singlurus Pratama, termasuk memastikan legalitas wilayah konsesi yang masuk dalam skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Kami ingin pastikan bahwa reklamasi tidak hanya dilakukan di atas kertas. Dampaknya nyata, maka tanggung jawabnya pun harus riil,” ujar Reza.

Komisi III juga meminta Dinas ESDM dan DLH menyiapkan data teknis lengkap, termasuk dokumentasi pelaksanaan reklamasi serta penilaian kerusakan lingkungan.

Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan strategis DPRD dalam menyusun laporan resmi ke Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.

Reza menyebut, langkah ini adalah bagian dari pengawasan legislatif agar setiap perusahaan tambang bertanggung jawab terhadap dampak operasinya, tidak hanya kepada lingkungan, tetapi juga terhadap hak-hak masyarakat sekitar.

“Tambang boleh beroperasi, tapi hak masyarakat harus dipenuhi, dan reklamasi tak boleh jadi formalitas. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” pungkasnya.(ADV)