DPRD Kaltim Desak Fokus Pembangunan Wilayah Terluar

Eksistensi.id, Samarinda — Di balik capaian positif peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (Kaltim) secara agregat, masih tersembunyi kesenjangan besar antara pusat-pusat kota dan daerah-daerah pinggiran.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang menilai bahwa disparitas pembangunan telah menjadi ancaman nyata terhadap keadilan sosial di Bumi Etam.

“IPM kita memang naik, tapi ketimpangannya tajam. Kota besar menikmati akses pendidikan dan layanan publik yang baik, sementara daerah lain masih tertinggal jauh,” ujar Andi, Kamis (26/6/2025).

Andi menyebutkan bahwa kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang terus mencatat angka pembangunan yang tinggi.

Namun di sisi lain, wilayah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat justru masih berjibaku dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan minimnya akses layanan publik.

Baginya, situasi ini tidak boleh dianggap sekadar statistik. Ketimpangan IPM, kata dia, berbanding lurus dengan ketimpangan peluang hidup dan akses kesejahteraan antarwarga.

“Kalau dibiarkan, daerah yang tertinggal akan makin tertinggal. Kita harus pastikan semua warga Kaltim punya peluang yang sama untuk berkembang,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan intervensi pembangunan yang terarah, mulai dari pemberian beasiswa dan pelatihan vokasi, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Ia mengingatkan, tanpa langkah korektif yang tegas, ketimpangan ini akan terus melebar dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Beasiswa, program vokasi, hingga pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan adalah hal mendasar. Ini harus jadi prioritas, bukan pelengkap,” jelas Andi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tak bisa hanya diukur dari angka rata-rata, tetapi harus dilihat dari seberapa merata manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“IPM yang merata adalah fondasi untuk masa depan Kaltim yang berkeadilan. Kami akan terus kawal ini di DPRD,” pungkasnya.(ADV)