DPRD Kaltim Desak Pemerintah Perkuat Diplomasi Soal DBH Batubara

Eksistensi.id, Samarinda – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Batubara dinilai akan menjadi pukulan serius bagi Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Pahlevi, menegaskan perlunya langkah diplomasi anggaran agar beban pemotongan tidak sepenuhnya ditanggung daerah.

“Kaltim ini daerah penghasil terbesar. Jangan sampai pemotongan yang diterapkan pusat justru menghambat pembangunan di sini. Pemerintah daerah harus aktif memperjuangkan kebijakan yang lebih adil,” tegas Reza.

Menurutnya, posisi Kaltim sebagai penopang energi nasional seharusnya mendapat perhatian khusus. Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi segera memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait agar kepentingan pembangunan di daerah tidak terabaikan.

Reza menambahkan, DPRD juga terus mengawal isu ini dengan mendorong sinergi bersama pemerintah provinsi.

Ia menilai jaringan yang dimiliki anggota dewan di pusat dapat menjadi pintu masuk untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kaltim.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga agar pembangunan tetap berjalan. Infrastruktur, layanan publik, dan program prioritas daerah harus tetap terlaksana meski anggaran tertekan,” jelasnya.

DPRD berharap, melalui langkah diplomasi yang tepat, dampak pemangkasan DBH Batubara dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga pembangunan di Kaltim tetap berkesinambungan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(ADV)