DPRD Kaltim Desak Pemprov Maksimalkan PAD di Tengah Pemangkasan Dana Pusat

Eksistensi.id, Samarinda – Kondisi fiskal yang semakin tertekan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat mendorong DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah daerah lebih serius menggali potensi pendapatan mandiri.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan Pemprov harus segera mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Bukan hanya Perusda yang harus ditingkatkan, semua OPD penghasil PAD harus benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya.

Sabaruddin menilai masih ada celah penerimaan pajak yang belum tergarap optimal. Salah satunya pajak alat berat dan pajak kendaraan bermotor, yang seharusnya bisa memberi kontribusi besar terhadap kas daerah.

Ia mendorong Pemprov segera menyiapkan regulasi yang lebih tegas untuk memperlancar penagihan.

“Masih banyak sektor pajak yang belum tergarap dengan baik. Setelah itu baru kita bicara optimalisasi Perusda yang selama ini kinerjanya belum maksimal,” tegasnya.

Meski mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pajak, Sabaruddin menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan tahun ini.

Menurutnya, beban tersebut tidak tepat diterapkan dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.

“Kami menolak kenaikan PBB karena waktunya belum tepat. Tapi kalau ada pajak lain yang potensial dinaikkan, itu masih bisa dipertimbangkan. Apalagi pembangunan jalan, sekolah gratis, hingga layanan kesehatan sebagian besar dibiayai dari pajak,” jelas legislator asal Balikpapan itu.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan harus dilakukan dengan klasifikasi yang adil. Pemprov tidak bisa serta merta menaikkan semua jenis pajak, melainkan harus melihat sektor mana yang memungkinkan tanpa menimbulkan gejolak masyarakat.

“Pemerintah harus bijak. Kalau pajak dinaikkan, maka pelayanan publik juga wajib ditingkatkan. Pajak dan pelayanan harus sejalan,” tutupnya.(ADV)