Eksistensi.id, Samarinda – Program pendidikan tinggi gratis “GratisPol” di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan dari DPRD provinsi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengingatkan bahwa program ini tidak boleh hanya menitikberatkan pada calon mahasiswa baru saja. Mahasiswa aktif yang saat ini tengah menempuh pendidikan juga harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang setara.
Nurhadi menyampaikan keprihatinan atas minimnya kejelasan teknis pelaksanaan program yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah provinsi. Ketidakpastian tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.
“Kita harus pastikan bahwa mahasiswa aktif yang sudah berjuang selama ini juga mendapat manfaat. Jangan sampai mereka merasa dianaktirikan hanya karena program ini terkesan fokus pada mahasiswa baru,” tegas Nurhadi, Jum’at (8/8/2025).
Ia menambahkan, kurangnya transparansi dalam sosialisasi dan pelaksanaan program berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan eksklusif. Terlebih, belum ada kejelasan integrasi antara GratisPol dengan program pendidikan lain, termasuk beasiswa untuk siswa sekolah yang juga butuh perhatian.
Nurhadi menegaskan, sektor pendidikan harus menjadi prioritas dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau program ini tidak segera diperjelas, maka bisa gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu meringankan beban pendidikan bagi seluruh lapisan mahasiswa,” ujar politisi muda itu.
DPRD Kaltim pun mendesak Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menyusun pedoman teknis yang jelas dan melakukan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat.
Nurhadi menegaskan, perhatian terhadap mahasiswa aktif adalah wujud komitmen nyata pemerintah dalam membangun sumber daya manusia berkualitas.
“Program GratisPol harus berpihak pada semua mahasiswa, tanpa terkecuali. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, bukan sekadar janji politik,” pungkasnya.(ADV)