DPRD Kaltim Dorong Perusda Ambil Alih Pengerukan Sungai Mahakam untuk Atasi Banjir Kukar

Eksistensi.id, Samarinda – Penanganan banjir di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai memerlukan terobosan konkret dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, yang mengusulkan agar pengerukan Sungai Mahakam bisa dilaksanakan oleh perusahaan daerah (Perusda) sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat di lapangan.

Menurut Guntur, sedimentasi Sungai Mahakam telah menjadi penyebab utama lambatnya aliran air saat curah hujan tinggi, yang pada akhirnya memicu banjir di berbagai wilayah Kukar.

Ia menyebut sedimentasi di Mahakam mencapai 5 hingga 7 sentimeter per tahun dan telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa pengerukan yang konsisten.

“Curah hujan ekstrem memang tidak bisa kita kontrol, tapi upaya pencegahannya bisa kita lakukan. Salah satunya dengan mengatasi pendangkalan sungai. Ini sudah terlalu lama dibiarkan,” ujar Guntur, Selasa (15/7/2025).

Sebagai sungai strategis nasional, Mahakam selama ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Namun, Guntur menilai ketergantungan ini justru memperlambat upaya penanggulangan karena harus melalui prosedur birokrasi yang panjang.

“Kami di Komisi II sudah melakukan koordinasi dengan Perusda. Harapannya, Perusda bisa dilibatkan dalam pengerukan sehingga tidak selalu bergantung pada pusat,” tegas legislator Dapil Kukar tersebut.

Ia menyebut, pengerukan rutin dan terencana terutama di kawasan muara sangat penting untuk mempercepat aliran air, baik saat hujan deras maupun air pasang.

Guntur yakin, pelibatan Perusda tidak hanya mempercepat penanganan, tetapi juga mendorong kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya airnya.

Namun, ia menegaskan bahwa pengerukan harus dilakukan secara terukur dan ramah lingkungan. Guntur mengingatkan agar upaya ini tidak mengganggu ekosistem, terutama habitat pesut Mahakam satwa endemik yang hidup di sekitar Danau Semayang.

“Jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah tapi merusak ekosistem lain. Keberadaan pesut Mahakam harus tetap jadi perhatian utama,” katanya.

Di sisi lain, Guntur mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah memulai perbaikan infrastruktur drainase sebagai bagian dari pengendalian banjir.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD Kaltim, Pemkab Kukar, dan Perusda untuk menciptakan solusi menyeluruh.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan pelonggaran kewenangan teknis dan anggaran kepada Perusda, agar pengerukan bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa terganjal birokrasi.

“Kalau Perusda punya ruang gerak, pengerukan bisa dilakukan lebih cepat. Ini langkah konkret agar Kukar tak terus dihantui banjir tahunan,” pungkasnya.(ADV)