Eksistensi.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah provinsi untuk memberi perhatian lebih serius terhadap pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta kawasan perkebunan sawit. Sekolah-sekolah di daerah tersebut dinilai masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan minim dukungan anggaran, sehingga perlu intervensi langsung dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan kondisi pendidikan di pelosok dan perkebunan sawit tidak bisa disamakan dengan sekolah di perkotaan.
Menurutnya, keterbatasan akses dan kondisi ekonomi masyarakat membuat kehadiran negara menjadi keharusan.
“Memang tadi sempat berkembang pembicaraan mengenai sekolah-sekolah di wilayah 3T dan perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah tersebut,” ujar Fadly.
Ia menilai langkah afirmasi melalui alokasi anggaran khusus sangat penting, agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengenyam pendidikan layak.
“Kami menghimbau agar ada alokasi khusus bagi sekolah yang betul-betul membutuhkan. Misalnya lewat program afirmasi untuk siswa miskin, pemerintah harus hadir penuh bahkan sampai memberikan subsidi total,” tegasnya.
Fadly menambahkan, kebijakan afirmasi bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan. Dengan adanya subsidi penuh, kesenjangan kualitas antara sekolah di kota besar dan pelosok bisa dipersempit.
“Subsidi penuh untuk sekolah di wilayah tersebut adalah langkah strategis agar masyarakat tidak terbebani biaya dan tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas,” lanjutnya.
DPRD Kaltim juga menekankan bahwa pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
“Melalui pembahasan anggaran perubahan dan kebijakan pendidikan berikutnya, legislatif berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar anak-anak di wilayah 3T dan perkebunan sawit tidak tertinggal,” tandasnya.(ADV)