DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah, Lambatnya Hibah-Bansos Bisa Erosi Kepercayaan Publik

Eksistensi.id, Samarinda — Polemik lambatnya pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan tajam dari legislatif.

DPRD Kaltim menilai keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa banyak masjid, musala, dan lembaga keagamaan lain menggantungkan pembangunan serta operasionalnya pada bantuan dari APBD. Ketika pencairan terhambat, dampaknya langsung dirasakan umat.

“Bantuan ini bukan hanya soal angka di kertas anggaran. Ini soal pelayanan dan soal kepercayaan. Kalau proses administratif terus dibiarkan berlarut, masyarakat bisa menilai pemerintah abai terhadap aspirasi mereka,” tegasnya, Jumat (1/8/25).

Abdulloh juga mengkritik keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim yang mengikuti arahan gubernur untuk meniadakan alokasi hibah dan bansos tahun ini dengan alasan regulasi belum rampung serta keterbatasan waktu.

“Kalau ada kemauan politik yang kuat, birokrasi bisa dikerahkan. Jangan sampai alasan teknis dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban kepada rakyat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, hibah dan bansos sejatinya adalah instrumen penting negara untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau program belanja langsung. Mengabaikannya sama saja dengan mempersempit akses warga terhadap hak dasar mereka.

Selain itu, Abdulloh menyoroti pembatasan ruang reses bagi anggota dewan. Padahal, menurutnya, reses adalah kanal demokratis untuk menyerap aspirasi langsung di daerah pemilihan.

“Membatasi reses sama saja dengan menutup pintu komunikasi rakyat. Itu bukan hanya keliru, tapi bisa melemahkan fungsi representasi dewan,” terangnya.

DPRD Kaltim menekankan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki pola penyaluran hibah dan bansos agar tidak menambah kekecewaan publik. Transparansi, komitmen politik, dan percepatan regulasi dinilai sebagai kunci mengembalikan kepercayaan masyarakat.(ADV)