Eksistensi.id, Samarinda– Pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak kembali mencuat sebagai fokus utama DPRD Kalimantan Timur. Infrastruktur ini dinilai sebagai solusi mendesak untuk meredam kemacetan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di salah satu titik paling rawan di Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan bahwa tahapan krusial yang kini menjadi perhatian adalah pembebasan lahan. Proses ini disebutnya sebagai kunci kelanjutan proyek yang ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada 2026.
“Selama lahan belum dibebaskan, proyek ini tidak akan bisa berjalan. Ini menjadi fokus dan prioritas utama kami saat ini,” ujar Abdulloh.
Untuk mempercepat tahapan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah memfinalisasi rencana pendanaan.
“Penganggaran penetapan lokasi akan dimasukkan dalam APBD Murni 2025, sementara pembayaran kompensasi untuk lahan akan diajukan dalam APBD Perubahan tahun yang sama,” katanya.
Flyover Muara Rapak menjadi bagian dari daftar infrastruktur prioritas yang tengah didorong oleh DPRD Kaltim. Proyek ini dinilai paling siap secara teknis dibanding rencana lain seperti pelebaran Jalan Sepinggan-Manggar, pembangunan coastal road, serta jembatan penghubung Kampung Baru–Kariangau.
“Dari semua rencana, flyover ini yang paling mendesak dan paling dibutuhkan masyarakat,” ungkap Abdulloh.
Menurutnya, urgensi pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi kemacetan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengendara.
DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar proyek tersebut berjalan sesuai rencana.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keselamatan warga. Kami ingin proyek ini benar-benar diwujudkan, bukan sekadar jadi wacana,” tegasnya.
Diharapkan, dengan beroperasinya flyover nanti, kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama warga Balikpapan akan terurai.
“Selain itu, risiko kecelakaan di titik simpang yang kerap menelan korban juga bisa ditekan secara signifikan,” tutupnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi eksistensi