DPRD Kaltim Kawal Serius Janji Pendidikan Gratis, Soroti Kesiapan Anggaran dan Regulasi

Eksistensi.id, Samarinda — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji untuk menghadirkan pendidikan gratis bagi jenjang SMA/SMK sederajat mulai memasuki fase konkret. Namun, di balik janji politik tersebut, kesiapan anggaran dan regulasi masih menjadi tantangan utama.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan pihaknya akan mengawal penuh program pendidikan gratis dan bantuan seragam sekolah agar betul-betul menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Ini program strategis yang ditunggu masyarakat. Tapi pelaksanaannya tidak bisa ujug-ujug jalan, banyak tahapan teknis dan kebijakan yang harus dilalui,” tegas Sapto, Rabu (23/7/25).

Program bertajuk “Gratispol” itu diproyeksikan akan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Namun, menurut Sapto, perlu konsolidasi lintas sektor untuk memastikan bahwa instrumen hukum, penganggaran, serta eksekusi teknis program berjalan seiring.

Ia menyebutkan telah menjalin komunikasi intensif dengan jajaran Disdikbud Kaltim, termasuk kepala dinas dan para kepala bidang.

Bahkan, Sapto mengaku menerima banyak pertanyaan dari daerah lain soal kepastian pelaksanaan program ini.

“Dari luar daerah pun mempertanyakan progresnya. Saya bantu komunikasi ke Disdikbud agar proses ini tidak terhambat. Tapi tetap, semuanya harus dikawal sejak perencanaan,” ujarnya.

Sapto tidak menampik bahwa hingga kini belum seluruh alokasi anggaran tersedia secara utuh. Ada proses yang panjang mulai dari refocusing hingga penyusunan regulasi pendukung.

Ia pun menekankan bahwa janji ini perlu direalisasikan dengan cermat agar tidak menjadi wacana kosong di tengah ekspektasi publik yang tinggi.

“Insyaallah di tahun 2026 akan mulai ter-cover secara menyeluruh. Kami di legislatif akan pastikan janji pendidikan gratis ini bukan sekadar retorika, tapi bisa dinikmati langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa substansi dari program pendidikan gratis bukan hanya soal biaya sekolah, melainkan juga penyediaan sarana penunjang seperti seragam, perlengkapan, dan pembinaan teknis di sekolah.

Sapto berharap pelaksanaan Gratispol dapat menjadi landasan transformasi pendidikan yang lebih inklusif di Kaltim.

“DPRD, akan tetap membuka ruang pengawasan dan penguatan kebijakan agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat akar rumput,” pungkasnya.(ADV)