DPRD Kaltim Tegaskan Program Pendidikan Gratis Tidak Bisa Sepenuhnya Ditopang APBD

Eksistensi.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mungkin sepenuhnya digunakan untuk membiayai program pendidikan gratis atau yang dikenal dengan sebutan gratispol pendidikan.

Menurut Darlis, amanat undang-undang mengharuskan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah.

“Walaupun namanya gratispol, tidak mungkin seluruh biaya pendidikan hanya bertumpu pada APBD. Sesuai aturan, semua pihak harus ikut terlibat dalam pembiayaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak awal pihaknya sudah memahami bahwa program gratispol tidak akan mampu menanggung seluruh komponen pembiayaan pendidikan.

Meski demikian, nama program tidak perlu diubah karena memang merupakan bagian dari janji politik Gubernur Kaltim, hanya saja masyarakat perlu memahami keterbatasan dalam pelaksanaannya.

“Sejak awal Komisi IV sudah menduga tidak mungkin semua kebutuhan pendidikan ditanggung APBD. Jadi tanpa perubahan nama pun, kami sudah tahu hal itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Darlis menilai tingginya ekspektasi publik terhadap program pendidikan gratis dipengaruhi oleh situasi politik, khususnya menjelang pilkada. Janji kampanye sering kali dipersepsikan masyarakat sebagai sesuatu yang bisa diwujudkan sepenuhnya, padahal implementasi kebijakan di lapangan memiliki batasan.

“Ketika kampanye, wajar kalau masyarakat berharap semua serba gratis. Namun setelah diterjemahkan ke dalam kebijakan, tentu ada keterbatasan yang harus dipahami,” ujarnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah provinsi menyusun kebijakan yang lebih realistis dengan skema subsidi silang. Pola ini memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan gratis sepenuhnya, sementara keluarga yang mampu tetap menanggung sebagian biaya sesuai kondisi ekonominya.

“Harapannya, anak-anak dari keluarga miskin bisa digratiskan sepenuhnya, sedangkan keluarga mampu tetap ikut menanggung biaya. Dengan begitu, keadilan bisa tercapai,” tutup Darlis.(ADV)