Eksistensi.id- Samarinda, DPRD Kota Samarinda memberikan pandangan kritis terkait kebijakan KONI Kaltim yang menetapkan batas usia maksimal atlet 30 tahun untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Paser 2026.
Meski mendukung semangat regenerasi yang diusung oleh KONI Kaltim, anggota Komisi IV DPRD, Ismail Latisi, menegaskan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan kesiapan daerah dan cabang olahraga (cabor) masing-masing.
“Kebijakan ini memang memiliki semangat yang positif untuk regenerasi atlet, tapi kita juga harus memperhitungkan aspek-aspek lain seperti prestasi, kesiapan daerah, dan kesiapan cabor. Itu yang harus menjadi bahan pertimbangan,” ujar Ismail, Kamis (24/4/25).
Sebagai informasi, kebijakan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, usai Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kaltim pada Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa usia maksimal atlet untuk tampil di Porprov Paser 2026 adalah 30 tahun.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melakukan kaderisasi atlet, serta memberi ruang bagi atlet muda untuk berkembang. Mengutip data dari KONI Kaltim, hanya 69 dari 344 atlet Kaltim yang menyumbangkan medali di PON Aceh 2024 yang diperkirakan bisa ikut bertanding pada PON berikutnya.
Ismail melihat, meskipun kebijakan ini memberikan peluang bagi generasi muda untuk bersinar, ada kekhawatiran jika persiapan daerah dan cabor tidak memadai untuk mengakomodasi atlet muda yang akan tampil.
“Kita harus pastikan bahwa daerah dan cabor yang ada benar-benar siap untuk menyelenggarakan kompetisi dengan level yang tinggi. Tanpa itu, akan sulit untuk menjalankan semangat regenerasi,” ungkapnya.
Politisi dari Partai PKB ini juga menyoroti potensi kendala yang bisa timbul jika tidak ada atlet yang memenuhi kriteria atau siap tampil di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, perlu ada diskusi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk menemukan solusi yang tepat guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat perkembangan olahraga di Kaltim.
“Kalau atlet yang ada tidak siap atau tidak ada, maka ini menjadi pertimbangan serius bagi kami,” ujarnya.
Meskipun begitu, Ismail tetap mendukung semangat besar yang ada di balik kebijakan tersebut dan berharap implementasinya dapat mendorong lebih banyak atlet muda untuk berkompetisi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional.(adv/dita)