Eksistensi.id, Samarinda – Peristiwa longsor yang kembali terjadi di area inlet Terowongan Selili memantik sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda, khususnya Komisi III yang membidangi infrastruktur.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menilai bahwa persoalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian teknis dalam pelaksanaan proyek sejak tahap perencanaan awal.
Hal itu ia ungkapkan saat melakukan inspeksi langsung ke lokasi bersama Dinas PUPR Samarinda dan jajaran teknis lainnya pada Senin (14/07/2025).
Dalam tinjauan tersebut, Komisi III menerima pemaparan dari pihak pelaksana dan mengevaluasi penyebab kejadian.
“Kami melihat indikasi kurangnya perhatian terhadap potensi risiko di kawasan inlet. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan teknis sejak awal,” tegas Deni.
Deni menjelaskan bahwa dari dokumen yang ditelaah, tidak ditemukan analisis mendalam terkait kerentanan tanah maupun potensi longsor di lokasi proyek. Padahal, kawasan tersebut secara geografis memiliki karakteristik yang rentan.
“Seharusnya, titik-titik rawan seperti ini sudah diantisipasi sejak tahap penyusunan perencanaan teknis. Ketidakhadiran kajian itu menjadi celah terjadinya longsor,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata kesalahan satu pihak, namun harus menjadi catatan evaluatif bagi seluruh pemangku kepentingan proyek, termasuk konsultan perencana, pengawas lapangan, dan kontraktor pelaksana.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD mendesak agar konsultan perencana dihadirkan dalam forum lanjutan guna memberikan klarifikasi dan pemaparan teknis secara menyeluruh.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran. Jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi abaikan aspek mitigasi risikonya. Kami mendorong semua proyek ke depan lebih matang dari sisi kajian teknis,” tutur Deni.
Ia menambahkan bahwa DPRD mengharapkan kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum proyek dinyatakan rampung secara resmi.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi