DPRD Samarinda Dorong Tertib Administrasi sebagai Kunci Tepat Sasaran Program Sosial

Eksistensi.id, Samarinda – Realisasi berbagai program sosial di Kota Samarinda dinilai belum optimal akibat masih lemahnya kesadaran administrasi kependudukan di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa masalah utama bukan hanya pada kebijakan, melainkan juga pada basis data penerima manfaat yang belum tertata rapi.

Menurutnya, banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru terlewat karena tidak terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan yang valid. Ketimpangan ini dinilai menghambat upaya pemerataan bantuan sosial.

“Kalau data tidak rapi, siapa pun bisa luput dari perhatian pemerintah, meskipun mereka sangat membutuhkan. Tertib administrasi itu menjadi titik awal dari keadilan sosial,” ujar Puji.

Ia menyebut, keberhasilan program sosial seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial, sangat bergantung pada akurasi data kependudukan.

Untuk itu, ia mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih aktif melakukan pendataan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Namun demikian, Puji juga menekankan bahwa tanggung jawab administrasi bukan hanya berada di pundak pemerintah. Partisipasi warga dalam mengurus dokumen kependudukan harus menjadi budaya, bukan sekadar respons ketika bantuan dibutuhkan.

“Administrasi kependudukan ini sebenarnya menyangkut banyak aspek. Kalau diabaikan, pelayanan publik akan terganggu, distribusi bantuan tidak merata, dan pembangunan jadi timpang,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Samarinda pun berkomitmen mendukung upaya peningkatan kesadaran ini, melalui kolaborasi lintas sektor serta pendekatan langsung ke masyarakat. Sosialisasi dan edukasi akan digencarkan agar warga lebih memahami pentingnya memiliki data kependudukan yang lengkap dan aktif.

Ia menambahkan, keakuratan data juga akan memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, program-program yang disusun baik oleh pusat maupun daerah bisa lebih terarah, terukur, dan menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memiliki kesadaran yang sama, maka kita tidak hanya membangun fisik kota, tapi juga membangun keadilan sosial yang merata,” tutup Puji.(ADV)