Eksistensi.id, Samarinda— DPRD Kota Samarinda, melalui Komisi II, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, terutama setelah ditemukan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga pada anggaran tahun 2024. Suntikan dana tersebut menuai perhatian serius dari lembaga legislatif setempat.
Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan alokasi dana tambahan dalam laporan keuangan terbaru yang diterima DPRD. Penyertaan modal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi yang digagas oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Dalam dokumen yang kami telaah, terdapat anggaran penyertaan modal sebesar Rp10 miliar kepada Perumda Varia Niaga. Dana ini ditujukan untuk mendukung berbagai program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah kota,” ujar Iswandi.
Kendati demikian, penambahan anggaran yang cukup besar ini menjadi sorotan bagi banyak pihak, termasuk anggota DPRD.
Iswandi yang juga berasal dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa temuan ini kini menjadi fokus utama Komisi II.
“Kami belum menemukan penganggaran penyertaan modal untuk Varia Niaga sebelumnya, sehingga hal ini menjadi perhatian kami untuk ditelusuri lebih lanjut,” ungkapnya.
Komisi II, lanjut Iswandi, akan melakukan penelaahan mendalam terhadap laporan keuangan Perumda Varia Niaga. Proses ini akan meliputi pengecekan terkait waktu pencairan dana, alokasi anggaran, serta laporan arus kas dan laba rugi perusahaan.
“Kami ingin memastikan setiap dana yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk melihat bagaimana dana ini dikelola,” jelas Iswandi.
Lebih lanjut, Iswandi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Komisi II DPRD, kata dia, akan terus memantau dan mengawal penggunaan dana tersebut untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Penyertaan modal ini harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami akan memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi penuh,” tutup Iswandi.(adv/nurfa)