Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir yang selama ini diterapkan Pemerintah Kota Samarinda.
Hal ini disampaikan menyusul genangan air yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah kota sejak Senin (12/5/2025).
“Ini bukan hanya soal cuaca ekstrem. Kita perlu melihat ulang strategi pengelolaan air, dari hulu hingga hilir,” tegas Rohim.
Ia menilai, banjir yang merendam permukiman, jalan utama, hingga fasilitas publik merupakan sinyal bahwa kebijakan penanganan banjir masih belum efektif. Beberapa titik bahkan masih tergenang hingga hari ini, salah satunya di Jalan DI Panjaitan.
Rohim menjelaskan, pihaknya akan memanggil Dinas PUPR untuk membahas detail teknis penyebab banjir serta capaian program mitigasi yang telah dilakukan sejauh ini.
Ia menekankan pentingnya analisis menyeluruh terhadap sistem drainase dan kondisi aliran sungai di wilayah kota.
Menurutnya, permasalahan bisa jadi terletak pada besarnya volume air dari wilayah hulu atau tersumbatnya jalur air di hilir.
“Kalau hulunya yang bermasalah, kolam retensi harus jadi solusi utama. Tapi kalau bottleneck ada di hilir, maka normalisasi saluran harus diprioritaskan,” paparnya.
DPRD juga berencana melibatkan dinas lain seperti BPBD dan Dinas Tata Ruang dalam evaluasi tersebut, guna memastikan penanganan banjir bersifat lintas sektor dan berkelanjutan.
“Kami akan layangkan surat resmi pemanggilan. Ini harus segera dibahas sebelum kami masuk masa reses,” pungkasnya.(ADV)
Penulis: Dita | Editor: Eka Mandiri