Eksistensi.id, Samarinda – Program literasi dan pengembangan perpustakaan di Kota Samarinda dinilai belum berjalan maksimal.
Meski dari sisi fisik dan digitalisasi sudah mengalami kemajuan, namun keberlangsungan program masih terkendala minimnya dukungan anggaran. Hal ini menjadi sorotan DPRD Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti lambannya pelaksanaan sejumlah program literasi akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Beberapa kegiatan penting seperti lomba literasi nasional dan akreditasi perpustakaan sekolah bahkan terpaksa tertunda.
“Fasilitas sudah bagus, gedungnya juga jauh lebih layak dibanding sebelumnya, layanan digital seperti e-book juga tersedia. Tapi sayangnya, programnya tidak jalan karena tidak ada pendanaan,” ujar Puji.
Ia menilai, infrastruktur yang sudah dibangun dengan baik seharusnya diiringi oleh langkah strategis yang konkret, agar literasi benar-benar menyentuh masyarakat luas.
Menurutnya, keberhasilan program literasi bukan hanya soal gedung, tetapi akses dan partisipasi publik.
“Sekarang bagaimana kita kembali menjangkau masyarakat. Perpustakaan harus aktif memanfaatkan media, baik offline maupun online,” tegasnya.
Puji mendorong Dinas Kepustakaan bersama Dinas Pendidikan segera menyusun peta jalan baru untuk melanjutkan dan memperluas layanan literasi, terutama di kawasan dengan akses terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD seperti Dispora dan dinas-dinas lainnya agar program literasi tidak jalan di tempat.
“Ini kerja kolaboratif, tidak bisa hanya satu dinas. Semua pihak harus terlibat,” tambahnya.
DPRD, kata Puji, siap memberikan dukungan dari sisi regulasi maupun penguatan anggaran dalam pembahasan APBD mendatang.
“Literasi adalah fondasi pendidikan dan peradaban. DPRD siap memperjuangkan agar program ini tidak sekadar simbolik,” pungkasnya.(ADV)