DPRD Samarinda Tekankan Transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Eksistensi.id Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme program serta untuk menghindari potensi kesalahpahaman terkait implementasinya.

Ia menyoroti bahwa akses terhadap data distribusi makanan dan daftar penerima manfaat harus lebih terbuka kepada publik.

“Dalam aspek teknis, seperti operasional dapur umum, dapat dimaklumi jika terdapat informasi yang tidak dapat dipublikasikan secara menyeluruh. Namun, detail mengenai komposisi makanan, proses distribusi, serta mekanisme pelaksanaan program harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya pada Jumat (21/2/2025).

Novan juga menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan guna meningkatkan efektivitas program MBG.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar tersebut mengakui adanya sejumlah keluhan terkait implementasi program di lapangan.

Namun, hingga saat ini, DPRD Kota Samarinda belum secara resmi mengajukan permintaan klarifikasi kepada pihak penyelenggara program.

Novan menjelaskan bahwa Program MBG sepenuhnya berada di bawah wewenang pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertugas dalam menentukan sekolah-sekolah yang berhak menerima manfaat.

Saat ini, bantuan makanan baru diberikan kepada SDN 004 Samarinda, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran.

“Saat ini, jumlah dapur umum yang beroperasi masih terbatas, yakni hanya tiga titik, terdiri dari dua lokasi di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa program ini masih memerlukan evaluasi agar pelaksanaannya dapat lebih optimal.

DPRD Kota Samarinda sendiri masih menunggu arahan serta kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara MBG.

“Kami berharap keterbukaan informasi mengenai program ini dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami secara menyeluruh bagaimana program ini dijalankan,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi Eksistensi