DPRD Soroti Kesenjangan Dukungan, Sekolah Swasta Minta Perlakuan Setara

Eksistensi.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, kembali mengingatkan pemerintah agar menghentikan perlakuan berbeda antara sekolah negeri dan swasta. Pesan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

Menurut Baba, hingga kini masih terlihat adanya kesenjangan perhatian. Sekolah negeri lebih banyak mendapat dukungan, sementara sekolah swasta seolah dibiarkan berjalan sendiri. Padahal, keduanya sama-sama memikul peran penting dalam mencetak generasi muda di Kaltim.

“Tidak ada alasan lagi menganggap sekolah swasta sebagai anak tiri. Baik negeri maupun swasta, keduanya adalah bagian dari tanggung jawab negara,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal minimnya pelibatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta dalam berbagai kegiatan resmi yang digelar Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah.

Hal tersebut, lanjutnya, menambah kuat rasa diskriminasi terhadap sekolah swasta.

“Seringkali MKKS swasta tidak diajak hadir dalam undangan resmi. Padahal, keterlibatan mereka sangat penting agar semua sekolah mendapat perlakuan yang sama,” jelas Baba.

Kritik lain juga ia tujukan pada kebijakan Pemprov Kaltim yang memberikan bantuan ke perguruan tinggi.

Menurut Baba, langkah itu kurang tepat karena pendidikan tinggi merupakan ranah pemerintah pusat, sementara kewajiban daerah justru ada di tingkat SMA dan SMK.

“Perguruan tinggi memang penting, tapi itu kewenangan pusat. Sedangkan SMA dan SMK swasta yang jadi tugas kita malah belum maksimal diperhatikan. Jangan sampai yang utama terabaikan,” tegasnya.

Baba berharap pemerintah daerah bisa menghapus dikotomi antara negeri dan swasta. Semua sekolah, katanya, berhak mendapat dukungan yang setara, baik dalam bentuk dana operasional, kebijakan, maupun perhatian moral.

“Harapan kita jelas, pemerintah hadir untuk semua sekolah tanpa membeda-bedakan. Jika negeri diperhatikan penuh, maka swasta pun harus mendapat dukungan yang sama,” tuturnya.

Dengan dorongan ini, DPRD berharap Pemprov Kaltim dapat memperbaiki arah kebijakan pendidikan agar sekolah swasta tidak lagi merasa terpinggirkan.(ADV)