DPRD Tekan Pemprov Tuntaskan Kekosongan Jabatan OPD

Eksistensi.id, Samarinda — Kekosongan sejumlah posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Ia meminta Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret agar roda pelayanan pemerintahan tidak tersendat menjelang akhir tahun anggaran.

Salehuddin menegaskan, keberadaan pejabat Pelaksana Tugas (PLT) yang merangkap beberapa tanggung jawab bukan kondisi ideal untuk menjaga stabilitas kinerja perangkat daerah. Menurutnya, situasi tersebut dapat memperlambat proses administrasi sekaligus mengganggu kesinambungan program yang sudah direncanakan.

“Masalah ini sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal jika pemetaan kebutuhan jabatan dilakukan sejak dini,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia menilai BPKSDM Kaltim memiliki peran penting dalam memastikan posisi kosong tidak dibiarkan berlarut. Perencanaan pengisian jabatan, kata dia, harus menjadi langkah preventif agar tidak terjadi kekosongan yang akhirnya membebani pejabat PLT.

Salehuddin mengingatkan bahwa rangkap jabatan yang berkepanjangan juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Keterlambatan realisasi anggaran, lanjutnya, berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang justru merugikan masyarakat.

“Jangan sampai kendala di struktur organisasi akhirnya menghambat target pembangunan daerah,” tegas legislator asal Kutai Kartanegara itu.

Ia juga menekankan pentingnya mengisi jabatan pada sektor-sektor pengawasan, salah satunya di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kaltim, posisi pengawas dianggap sangat krusial untuk memastikan kepatuhan aturan ketenagakerjaan.

“Bidang pengawasan tidak boleh kosong. Pengendalian lapangan bisa terganggu jika pos itu dibiarkan tanpa pejabat definitif,” tutupnya.(ADV/ta/red)