RS Internasional Disambut Positif, DPRD Kaltim Ingatkan Pemerataan Layanan Kesehatan

Eksistensi.id, Samarinda – Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional di kawasan eks Hotel Atlet Samarinda oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan dari DPRD Kaltim, namun juga disertai catatan penting soal keadilan layanan kesehatan di seluruh daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyambut baik gagasan tersebut dan menilai bahwa kehadiran fasilitas kesehatan bertaraf internasional akan memperkuat pelayanan di Ibu Kota Provinsi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan itu tidak mengesampingkan kebutuhan daerah lain yang masih minim infrastruktur kesehatan.

“Sebagai warga dan wakil rakyat, tentu saya sangat mengapresiasi rencana tersebut. Tapi jangan lupa, masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujar Damayanti, Rabu (2/7/25).

Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan seharusnya tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.

Menurutnya, wilayah-wilayah terluar dan pedalaman di Kaltim pun membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Pelayanan kesehatan itu bukan hanya untuk kota-kota besar. Daerah-daerah di pelosok, apalagi yang jauh dari akses utama, juga memiliki hak yang sama,” tegasnya.

Damayanti berharap, pembangunan RS Internasional tidak hanya dilihat sebagai simbol kemajuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem layanan yang inklusif dan menyeluruh. Ia menilai pembangunan tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat layanan dasar kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Terkait potensi persaingan dengan rumah sakit yang sudah ada, seperti RSUD AW Syahranie, Damayanti menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah saat ini masih belum mencukupi, sehingga kehadiran RS baru justru akan menjadi pelengkap, bukan pesaing.

“Justru bisa membantu mengurangi beban rumah sakit daerah yang masih sangat terbatas kapasitasnya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan dalam pembangunan fasilitas publik, termasuk sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi diminta untuk tidak hanya berfokus pada pusat kota, melainkan menyusun strategi layanan yang menyentuh masyarakat di wilayah-wilayah pinggiran.

“Pemerataan itu penting. Warga Kaltim yang tinggal jauh dari kota juga harus mendapatkan perlakuan dan layanan yang sama,” pungkas Damayanti.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi