Firnadi Ikhsan Dukung Pemindahan Jalur Tambang ke Sungai, Desak Pemerintah Sajikan Konsep Nyata

Eksistensi.id, Samarinda – Gagasan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, untuk memindahkan jalur angkutan tambang dan sawit dari jalan darat ke jalur sungai mendapat tanggapan positif dari DPRD Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut, namun meminta pemerintah menyusun konsep implementasi yang konkret dan matang.

Firnadi menyebut rencana pengalihan jalur logistik industri ke sungai sebagai bentuk jawaban atas keresahan masyarakat terkait kerusakan jalan umum akibat kendaraan bertonase besar.

“Jalan yang dibangun dengan uang rakyat seharusnya digunakan oleh rakyat, bukan justru rusak karena aktivitas industri berat. Jadi wacana ini sebenarnya selaras dengan harapan masyarakat selama ini,” tegasnya, Rabu (2/7/25).

Firnadi menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mencoba beberapa upaya pembatasan, seperti pengaturan tonase dan jalur khusus, namun kedua pendekatan itu dinilai belum membuahkan hasil.

“Kita pernah coba atur tonase, tapi tidak efektif. Jalur khusus juga sudah diatur dalam regulasi, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Maka jika sekarang alternatifnya lewat jalur sungai, tentu harus didukung, asalkan disiapkan secara matang,” jelasnya.

Meski mendukung, Firnadi juga mengingatkan bahwa pemindahan ke jalur air bukan tanpa tantangan. Ia menekankan perlunya kajian mendalam untuk mengantisipasi dampak sosial dan potensi konflik di sepanjang wilayah sungai yang akan dilalui.

“Jangan sampai kebijakan ini kembali gagal karena minim perencanaan. Jalur sungai itu juga punya dinamika. Harus dipikirkan juga soal masyarakat bantaran sungai, lalu lintas air, dan kesiapan infrastruktur pelabuhan,” ujarnya.

Firnadi menilai, hingga kini belum ada paparan teknis dari Pemerintah Provinsi maupun tanggapan resmi dari pelaku industri tambang.

Ia berharap semua pihak dilibatkan sejak awal agar rencana ini tak sekadar menjadi wacana.

“Kami tunggu bagaimana konsep nyatanya. Apakah pengusaha tambang sudah siap? Jangan sampai ide bagus ini hanya berhenti di meja pembahasan,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia meminta agar kebijakan kali ini benar-benar berpihak kepada masyarakat dan infrastruktur publik. Menurutnya, solusi permanen terhadap kerusakan jalan hanya bisa dicapai bila semua elemen bersinergi dan memiliki komitmen yang sama.

“Ini saatnya duduk bersama, bukan hanya legislatif dan eksekutif, tapi juga pelaku industri. Kita butuh langkah konkret, bukan retorika,” pungkasnya.(Adv)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi