Firnadi Ikhsan Dukung Tegas Gubernur Kaltim Awasi Mutu dan Harga Beras

Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Kaltim yang mengingatkan para distributor agar tidak bermain-main dengan kualitas maupun harga beras di pasaran.

Menurutnya, ketegasan pemerintah daerah sangat penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga stabilitas pangan.

Firnadi menilai imbauan gubernur harus menjadi perhatian serius para distributor, terutama dalam hal kejujuran menjual beras sesuai kualitas.

“Pernyataan Gubernur benar, jangan sampai beras medium dijual dengan label premium. Para distributor juga harus segera memastikan ketersediaan pasokan beras premium,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) itu.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim memastikan stok beras di daerah masih aman. Dalam konferensi pers di Kantor Gubernur pada 19 Agustus lalu, pemerintah menegaskan pentingnya para distributor mematuhi standar yang berlaku, terutama untuk kategori beras premium.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Firnadi mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi terkait kebijakan baru mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Kaltim. Isu soal rencana perubahan HET disebut-sebut menjadi salah satu alasan distributor menahan distribusi beras ke wilayah Kaltim.

“Soal HET ini kami belum ada koordinasi dengan Dinas Perdagangan, apakah ada kemungkinan dinaikkan atau tidak,” jelas politisi PKS tersebut.

Lebih jauh, Firnadi menyoroti keberadaan beras premium di pasaran yang kualitasnya tidak sesuai standar. Ironisnya, para distributor yang menjual produk tersebut tidak mendapat sanksi. Ia menyebut seharusnya masyarakat berperan aktif melaporkan temuan itu agar bisa ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.

“Kalau ada laporan dari masyarakat ke YLKI, barulah bisa diberikan sanksi kepada distributor. Tapi pada akhirnya hukum pasar juga berlaku. Begitu diumumkan ada beras yang tidak sesuai standar, konsumen tentu akan berhenti membeli,” tuturnya.

Dengan dukungan ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya mengawal kebijakan pangan daerah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang wajar.(ADV)