Eksistensi.id Samarinda – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengadakan konferensi pers di Balai Kota pada Senin (24/2/2025) sore untuk menyampaikan pandangannya terkait berbagai program prioritas yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Saefuddin mengungkapkan bahwa dirinya masih dalam tahap awal beradaptasi dengan pemerintahan daerah.
Meskipun telah lama tinggal di Samarinda, ia menilai bahwa kebijakan dan program yang telah dijalankan sejauh ini sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti beberapa program utama, seperti pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur, sebagai langkah yang harus segera direalisasikan guna meningkatkan kesejahteraan warga.
“Sebagai wakil wali kota, tentu saya harus memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan visi wali kota. Oleh karena itu, program-program yang telah dirancang akan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai rencana kerja dalam 100 hari pertama bersama Wali Kota Andi Harun, Saefuddin menekankan bahwa fokus utama mereka adalah pengendalian banjir.
“Kami memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Program-program prioritas ini tetap sesuai dengan komitmen yang telah kami sampaikan dalam kampanye. Saya yakin, tujuan yang kami tetapkan tidak berubah,” tegasnya.
Selain infrastruktur, penataan kota juga menjadi salah satu perhatiannya.
Ia menyampaikan bahwa dalam pelantikannya, Presiden RI, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan kebijakan nasional hingga ke tingkat lokal.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang optimal.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan pelayanan yang maksimal sepanjang masa jabatannya hingga tahun 2030.
Salah satu kebijakan nasional yang menjadi sorotannya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini telah diuji coba di salah satu sekolah di Kecamatan Samarinda Utara.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi penuh program ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Program ini merupakan kebijakan nasional yang harus kami laksanakan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Saat ini, kami masih menunggu kepastian lebih lanjut, terlebih karena kepala daerah juga tengah menjalani kegiatan retret. Sementara itu, pelaksanaan yang telah berjalan masih dalam tahap percontohan dan evaluasi,” pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi Eksistensi