GratisPol Ringankan Beban Mahasiswa Kaltim, UKT Tak Lagi Jadi Penghalang Kuliah

Eksistensi.id, Samarinda — Permasalahan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang selama ini menjadi kendala utama bagi lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi kini mulai mendapat solusi melalui Program GratisPol Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa banyak calon mahasiswa terpaksa menunda bahkan membatalkan impian berkuliah karena keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi latar belakang lahirnya kebijakan pembiayaan pendidikan melalui program GratisPol.

“Tidak sedikit lulusan SMA yang gagal melanjutkan karena terbebani biaya UKT. Karena itu, kami menghadirkan Program GratisPol sebagai jawaban atas permasalahan tersebut,” ujar Seno Aji, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan, program ini mulai diterapkan pada tahun 2025 dengan sasaran utama mahasiswa baru di semester awal.

Selanjutnya, pada 2026 mendatang, jangkauan penerima manfaat akan diperluas hingga mahasiswa yang berada di semester akhir.

Untuk menjamin keberlangsungan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan alokasi anggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa penerima manfaat.

Seno Aji menambahkan, persyaratan untuk mengikuti Program GratisPol tergolong mudah. Mahasiswa cukup memiliki KTP Kalimantan Timur serta telah berdomisili di wilayah tersebut minimal selama tiga tahun. Program ini berlaku bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pihak kampus agar mempercepat proses verifikasi administrasi mahasiswa.

“Verifikasi harus segera dirampungkan supaya mahasiswa bisa segera merasakan manfaat kuliah tanpa dibebani biaya,” tegasnya.

Program GratisPol dinilai sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, sekaligus sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
(Adv/DprdKaltim)