Hamas : Jalan Rusak, Harga Sembako Melambung di Perbatasan

Eksistensi.id, Samarinda – Tingginya harga sembako di wilayah perbatasan Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai persoalan ini bukan semata karena kendala distribusi logistik, melainkan akar masalah yang lebih mendasar: infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Kalau akses ke daerah masih rusak dan sulit dilalui, jangan heran kalau harga barang naik dua hingga tiga kali lipat. Ini masalah klasik, tapi belum juga selesai,” tegas Hasanuddin.

Ia menyebut bahwa ketimpangan harga antara kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan dengan daerah perbatasan mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih nyata.

“Jalan yang buruk membuat biaya distribusi melonjak, dan beban akhirnya jatuh ke tangan masyarakat yang tinggal di pelosok,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan bantuan sosial atau subsidi harga bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.

Ia mendorong agar pemerintah mulai menempatkan pembangunan jalan sebagai prioritas utama, bukan sekadar proyek pelengkap.

“Jalan itu bukan cuma urusan beton dan aspal. Itu simbol kehadiran negara. Kalau aksesnya tertutup, maka peluang rakyat juga tertutup,” ujarnya.

Hasanuddin menyoroti lambannya realisasi proyek infrastruktur yang telah lama dirancang, namun belum berjalan di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan harus menjadi agenda serius pemerintah provinsi, bukan hanya wacana tahunan.

Ia menambahkan, keadilan pembangunan bisa terwujud hanya jika perhatian difokuskan ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Jalan yang layak bukan hanya membuka konektivitas, tapi juga membawa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi yang lebih terjangkau.

“Kalau mau bicara soal pemerataan, maka pembangunan harus dimulai dari pinggiran. Jangan terus-menerus menumpuk proyek di kota,” katanya.

DPRD Kaltim, lanjutnya, siap mendorong penganggaran yang berpihak kepada masyarakat perbatasan.

Ia memastikan pihak legislatif akan mengawal setiap kebijakan yang mengarah pada percepatan pembangunan kawasan tertinggal.

“Bukan sekadar proyek, tapi ini soal keadilan sosial. Warga di perbatasan punya hak yang sama untuk hidup layak, dan itu dimulai dari akses jalan,” pungkasnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi eksistensi