Harga Gas Melon Melonjak, DPRD Minta Aksi Nyata, Bukan Wacana

Eksistensi.id, Samarinda — Masyarakat Samarinda kembali dibebani persoalan lama yang tak kunjung tuntas kelangkaan gas elpiji 3 kg atau gas melon. Bukan hanya sulit didapat, harga gas bersubsidi ini juga melejit hingga dua kali lipat dari harga normal, memicu keresahan terutama di kalangan warga ekonomi lemah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa terus-menerus dianggap sebagai hal biasa.

Ia menilai pemerintah perlu beranjak dari sekadar peringatan menjadi aksi konkret, salah satunya dengan membentuk Satgas khusus pemantau distribusi gas subsidi.

“Jangan tunggu masyarakat mengeluh terus-menerus. Kalau sebelumnya bisa bentuk Satgas untuk PPDB, maka untuk urusan gas melon yang dampaknya langsung ke perut rakyat, semestinya juga bisa,” kata Adnan, Senin (23/6/25).

Ia juga menyarankan agar pemerintah kota segera memanggil pihak Pertamina untuk mengklarifikasi penyebab kelangkaan yang berulang, serta meminta kejelasan skema distribusi yang selama ini tidak transparan.

Menurutnya, kondisi saat ini memperlihatkan adanya celah distribusi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin kerap tidak sampai ke tangan yang tepat.

“Harga di lapangan bisa tembus Rp40 ribu sampai Rp50 ribu. Jelas ini bukan hanya soal pasokan, tapi juga lemahnya kontrol. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil, bukan yang mampu,” tegasnya.

Adnan menilai kehadiran Satgas bisa menjadi alat pengawasan terpadu lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, pengawasan legislatif, hingga keterlibatan perangkat wilayah. Dengan begitu, setiap penyimpangan dalam proses distribusi bisa direspons cepat dan tepat.

Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial dengan semangat pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap krisis kebutuhan pokok.

“Semangat Pak Wali Kota tentang pemerintahan yang transparan dan antikorupsi sangat bagus, tapi harus menyentuh sektor dasar seperti energi bersubsidi. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa terkikis,” ujarnya.

Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, DPRD mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan administratif, tapi juga memastikan ketersediaan barang pokok yang terjangkau di lapangan.

“Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut keadilan sosial. Satgas harus dibentuk agar rakyat kecil tidak terus menjadi korban dari sistem distribusi yang tidak adil,” tutup Adnan.(ADV)