Eksistensi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, mendorong agar program sekolah gratis di Kaltim mencakup seluruh kebutuhan pendidikan, bukan sekadar membebaskan SPP.
Ia menilai kebijakan ini baru efektif jika mampu meringankan beban orang tua secara menyeluruh, termasuk biaya seragam, buku, dan perlengkapan belajar.
“Kami ingin program sekolah gratis itu betul-betul menyeluruh. Bukan hanya soal SPP, tapi juga biaya lainnya. Jadi siswa bisa belajar dengan tenang tanpa beban biaya tambahan,” ujar Husni.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses transisi pemerintahan provinsi yang sedang berjalan, di mana sinkronisasi kebijakan masih dalam tahap penyesuaian.
Ia mengakui bahwa implementasi program pendidikan gratis belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pendanaan dan kewenangan dalam masa transisi.
Menurutnya, kondisi ini membuat sejumlah program belum berjalan maksimal.
Meski begitu, ia tetap optimistis target pemerataan pendidikan gratis di hampir seluruh wilayah Kaltim dapat tercapai tahun depan.
“Sekarang belum merata, tapi kami optimis tahun depan hampir 100 persen program pendidikan gratis bisa terwujud,” jelas politisi yang akrab disapa Ayyub itu.
Husni juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program dengan visi-misi pimpinan baru.
Ia menilai komunikasi yang kuat menjadi kunci agar kebijakan bisa segera diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Di sisi lain, ia mengingatkan soal efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Ia menilai masih banyak pembangunan fisik sekolah, seperti pagar atau toilet, yang belum direncanakan dengan matang dan terkesan tidak memiliki dampak langsung terhadap mutu pendidikan.
“Pembangunan fisik di sekolah harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar proyek yang tidak jelas urgensinya,” tegasnya.
Husni berharap ke depan seluruh kebijakan pendidikan di Kaltim lebih berorientasi pada peningkatan mutu, akses yang merata, serta penguatan sumber daya manusia lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi tantangan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN).(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi