Foto : Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.(Eksistensi.id/Dita)
Eksistensi.id, Samarinda – Permasalahan kawasan kumuh di Samarinda kembali mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), terdapat sekitar 36 hektare wilayah kumuh yang tersebar di beberapa kelurahan, seperti Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.
Ismail menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota. Ia menyayangkan apabila program penanganan hanya berhenti pada perencanaan tanpa realisasi yang jelas.
“Kami telah meminta data terperinci dari Dinas Perkim agar penanganan bisa lebih terarah. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) memang ada, tapi implementasinya harus terlihat dan dilakukan secara bertahap,” ujarnya, Kamis (8/5/25).
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya kolaboratif sangat diperlukan agar penanganan kawasan kumuh menghasilkan dampak yang nyata.
“Kita tidak butuh janji atau wacana semata, melainkan aksi konkret dan terukur,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang turut disorot adalah minimnya akses terhadap air bersih di sejumlah kawasan kumuh. Ismail menyebut, sekitar 25 kepala keluarga masih belum terlayani oleh Perumdam Tirta Kencana.
Setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, ia berharap cakupan layanan air bersih bisa diperluas.
“Air bersih adalah hak dasar masyarakat. Jika satu kawasan sudah mendapat layanan, maka kawasan lain pun harus diprioritaskan. Tidak boleh ada ketimpangan,” kata Ismail.
Selain itu, ia juga mengkritisi kondisi infrastruktur yang dianggap membahayakan keselamatan warga, terutama jembatan di kawasan Kecamatan Samarinda Ilir. Ia menilai desain jembatan yang tinggi dan berkelok berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan, apalagi saat musim hujan.
Terkait hal ini, Ismail menyambut baik rencana peninggian jalan di sekitar jembatan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemiringan.
“Ini langkah yang patut didukung. Keselamatan warga harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.(ADV)
Penulis : Dita| editor: Eka Mandiri