Eksistensi.id.Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Bappeda Kukar, Selasa (15/7/2025).
Sosialisasi membahas sejumlah topik strategis, mulai dari Arsitektur dan Peta Rencana SPBE hingga pedoman teknis terkait manajemen risiko, layanan, dan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) SPBE.
Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menjelaskan bahwa penyusunan arsitektur SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Melalui sosialisasi ini, Kukar berupaya memastikan bahwa implementasi SPBE sesuai dengan standar nasional dan mendukung integrasi layanan pemerintahan digital secara menyeluruh.
“Hal ini penting agar penerapan SPBE di Kabupaten Kukar memenuhi standar nasional dan mendukung optimalisasi SPBE secara menyeluruh,” ujar Solihin.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya terkait pelengkapan dokumentasi arsitektur dan peta rencana SPBE sesuai referensi nasional.
“Ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi kita bersama menuju transformasi pemerintahan digital yang efisien dan terintegrasi,” tambahnya.
Solihin juga menyampaikan bahwa Kukar telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu locus pemantauan SPBE tahun 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari masa transisi menuju pengukuran Indeks Pemerintahan Digital yang akan menggantikan Indeks SPBE ke depan.
“Dengan demikian, seluruh dokumen dan kebijakan teknis yang kita susun saat ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pemantauan nasional,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan agar kolaborasi antarinstansi dan konsistensi pelaksanaan SPBE di Kukar terus terjaga demi mewujudkan pemerintahan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kolaborasi dan konsistensi kita semua akan sangat menentukan keberhasilan transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya.