Ketua DPRD Kaltim Ingatkan Masih Ada Ketimpangan Pembangunan di HUT ke-80 RI

Eksistensi.id, Samarinda – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kalimantan Timur menjadi momen refleksi bagi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Dalam upacara pengibaran bendera, Hasanuddin mendapat kehormatan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan.

Namun baginya, pembacaan proklamasi bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di daerahnya.

“Setelah delapan dekade merdeka, pertanyaannya: apakah Kalimantan Timur sudah benar-benar menikmati arti kemerdekaan?” ujarnya usai upacara dengan mengenakan pakaian adat Takwo, busana resmi Kesultanan Kutai, Minggu (17/8/2025).

Hasanuddin menilai ketimpangan pembangunan masih nyata terlihat, terutama pada sektor infrastruktur jalan. Hingga kini, akses menuju wilayah utara seperti Berau maupun ke Mahakam Ulu di bagian barat masih sulit ditembus akibat jalan rusak dan tidak layak digunakan.

“Sudah berkali-kali kami meninjau daerah utara dan barat, namun kondisinya tetap sama. Jalan negara masih rusak. Bagaimana mungkin hal ini terus dibiarkan?” tegasnya.

Ia menekankan, dengan status Kaltim sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara, semestinya persoalan mendasar seperti jalan sudah tuntas sejak lama.

“Setiap tahun Kaltim menyumbang devisa hingga Rp800 triliun. Tetapi kontribusi besar itu tidak sebanding dengan pembangunan yang kembali ke daerah. Ini menjadi pertanyaan besar,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Hasanuddin juga menyoroti pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ia mengapresiasi program makan bergizi gratis serta bantuan pendidikan, tetapi menilai implementasinya belum menjangkau wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdalam).

“Masih banyak anak-anak di wilayah 3T kesulitan mengakses pendidikan, apalagi perguruan tinggi. Persentasenya masih sangat kecil,” ungkapnya.

Pada sektor kesehatan, ia menyoroti ketiadaan rumah sakit rujukan bertaraf nasional di Kaltim. Kondisi ini membuat banyak warga harus berobat ke luar daerah bahkan ke luar pulau.

“Bayangkan, sampai sekarang Kaltim belum memiliki rumah sakit kelas A yang representatif. Bahkan angka stunting masih di atas rata-rata nasional. Ini bukti pelayanan dasar masih jauh dari harapan,” katanya.

Ketimpangan juga terlihat dari akses energi listrik. Dari 841 desa di Kaltim, sekitar 110 desa hingga kini belum teraliri listrik PLN.

“Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada desa yang gelap gulita. Ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan hak dasar warga negara,” tutur Hasanuddin.

Meski kritiknya tajam, Hasanuddin menekankan masih ada peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci pemerataan pembangunan di Bumi Etam.

“Saya percaya dengan arah baru pemerintahan, pembangunan bisa lebih merata. Tapi kuncinya adalah kerja sama. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” pungkasnya.(ADV)