Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Arah Baru RPJMD, Fokus ke GratisPol dan JOSPOL

Eksistens.id,Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi memulai pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyampaikan pandangannya mengenai arah baru pembangunan provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Hamas menilai bahwa dokumen awal RPJMD menandai perubahan strategi pemerintahan yang signifikan. Jika pada periode sebelumnya Kalimantan Timur mengusung visi “Kaltim Berdaulat”, kini pendekatan bergeser ke dua program unggulan, GratisPol dan JOSPOL.

“Visi dan misi kepala daerah yang baru sudah mulai terlihat arahnya dalam RPJMD. Kali ini kita tidak lagi menggunakan istilah ‘Kaltim Berdaulat’, melainkan diarahkan pada program-program nyata seperti GratisPol dan JOSPOL,” ujar Hamas usai mengikuti rapat.

Perubahan orientasi pembangunan ini, menurutnya, harus dibahas secara mendalam oleh legislatif bersama eksekutif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor vital seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“DPRD akan mencermati lebih jauh. Kita ingin pastikan bahwa program seperti pendidikan dan kesehatan benar-benar menjadi prioritas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Hamas juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam memantau kinerja pemerintahan.

Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses implementasi RPJMD, terlebih saat ini pemerintahan baru masih dalam masa awal kepemimpinannya.

“Baru 100 hari berjalan, jadi wajar kalau belum banyak yang terlihat. Tapi kita harus tetap mengawasi bersama agar rencana besar ini tidak hanya menjadi dokumen, melainkan bisa diwujudkan dalam pelayanan yang konkret,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut menandai dimulainya penyusunan arah pembangunan Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

“Kolaborasi antara DPRD dan Pemprov diharapkan dapat mempercepat realisasi kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri