Ekssistensi.id.Samarinda : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal, menyatakan perlunya peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengatasi masalah perizinan baliho yang sering dikeluhkan masyarakat.
Menurut Joha, salah satu kendala utama dalam masalah ini adalah kurangnya koordinasi antara dinas-dinas terkait, sehingga proses perizinan seringkali menjadi tidak jelas.
“Saya sampaikan bahwa izin itu seharusnya keluar dulu baru bayar pajak. Kalau bayar pajak tapi izinnya belum ada, berarti sumbernya tidak jelas. Jika sumbernya tidak jelas, hasilnya juga tidak jelas,” kata Joha
Ia mengidentifikasi bahwa beberapa dinas perlu berkomunikasi secara terintegrasi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk aspek-aspek seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya.
Kendalanya ada di beberapa dinas yang harus berkomunikasi secara terintegrasi. Ini terkait dengan aspek seperti Amdal dan lain-lain. Harapan kami ke depan, komunikasi lintas OPD bisa lebih baik, jelasnya.
Joha, yang juga merupakan legislator dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), menekankan bahwa peningkatan koordinasi antar OPD sangat penting untuk menyelesaikan masalah perizinan baliho. Dengan komunikasi yang lebih baik, ia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.
“Harapannya, dengan komunikasi yang lebih baik antar dinas terkait, masalah seperti ini bisa segera diselesaikan, karena keterlibatannya cukup banyak, seperti dengan Amdal dan aspek lainnya,” ungkapnya.(Frida)