Kolaborasi OPD Kukar Terus Diperkuat dalam Forum Perangkat Daerah Menuju RKPD 2026

EKSISTENSI.id.KUKAR. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Forum Anak dan Kelompok Difabel. Acara berlangsung di ruang rapat Bappeda Lantai 1, Rabu (12/3/2025).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DP2KB Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, mengatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari proses cross-check dan penajaman program prioritas tahun 2026, dengan tujuan membangun kolaborasi antar-OPD. “Banyak program yang saling terkait, seperti DTKS dari Dinsos, BKR dari DP3A, dan pengelolaan program oleh BKKBN yang dijalankan DP2KB, terkait rumah penitipan anak. Jika ada program yang belum terakomodasi oleh satu dinas, diharapkan bisa dicover oleh dinas lainnya,” ungkap Dafip.

Sementara itu, Bappeda telah menetapkan alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah, dan beberapa program serta subkegiatan prioritas, seperti program Keluarga Berencana (KB), menjadi perhatian utama. Selain itu, forum juga membahas pentingnya program pendampingan keluarga risiko stunting yang belum teranggarkan, namun memiliki urgensi tinggi. Data KRS yang dikumpulkan akan dibagikan kepada 12 OPD terkait untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing.

Fungsional Perencana Bappeda Kukar, Donny Adiansyah, menambahkan bahwa forum ini menghasilkan berita acara yang menjadi dasar penyusunan RKPD 2026 dan Renja OPD 2026. “Forum ini menjadi wadah kolaborasi antar-OPD dalam merancang program dan sasaran kegiatan tahun 2026. Ke depannya, forum ini mungkin akan melibatkan lebih banyak dinas,” ujarnya.

Donny juga menyayangkan kehadiran perwakilan kecamatan yang minim, hanya tiga kecamatan yang hadir. Ia menekankan pentingnya masukan dari kecamatan agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah. “Dinas Kesehatan mendominasi usulan dalam forum ini, terutama terkait fasilitas kesehatan, seperti pengadaan ambulans dan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pusban). Ke depan, kami berharap partisipasi kecamatan dan OPD lainnya lebih aktif agar kolaborasi lintas sektor lebih optimal,” katanya.

Forum Perangkat Daerah (FPD) bertujuan untuk menajamkan target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) pasca Musrenbang Kecamatan dan Pra-Forum Perangkat Daerah.(adv)