Eksistensi.id, Samarinda – Upaya pemerataan akses listrik di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan. Komisi III DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal program listrik masuk desa, khususnya di Kabupaten Berau yang hingga kini masih terdapat kampung belum tersambung jaringan PLN.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menilai listrik merupakan kebutuhan dasar yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Masih ada kampung yang belum menikmati listrik negara. Ini memang kewenangan Dinas ESDM Kaltim, tetapi kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN agar penyelesaiannya dilakukan bertahap,” jelasnya.
Ia menyebut aspirasi terkait kebutuhan energi kerap muncul dalam kunjungan kerja bersama pemerintah provinsi. Banyak warga, kata dia, masih mengandalkan listrik swadaya dengan biaya tinggi sehingga menambah beban ekonomi keluarga.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar PLN hadir di kampung mereka. Kondisi saat ini harus segera ditangani,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim bersama instansi terkait akan mengagendakan pertemuan dengan PLN UID Kaltimra untuk mencari langkah percepatan penyambungan listrik.
“Harapan kami tidak ada lagi kampung di Kaltim yang gelap gulita. Energi listrik harus dirasakan secara merata,” tambahnya.
Menurut Syarifatul, keterlambatan akses listrik tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi, tetapi juga berimbas pada kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kami mendorong agar Pemprov Kaltim memastikan program ini benar-benar tuntas. Listrik sangat menentukan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Sebagai catatan, Pemprov Kaltim dan PT PLN (Persero) menargetkan seluruh kampung di Kabupaten Berau sudah teraliri listrik pada 2027. Target ini diyakini dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah terpencil.(Adv)