Kontroversi Dinasti Politik: Pandangan Professor Dr. Elviandri Pakar Tata Negara UMKT

Eksistensi.id Samarinda – Beberapa waktu lalu, Rudy Mas’ud, calon Gubernur Kaltim nomor urut 2, menjadi sorotan terkait isu dinasti politik. Hal ini muncul karena sejumlah anggota keluarga kini terlibat dalam politik dengan posisi strategis.

Di Balikpapan, Rahmad Mas’ud, kakak Rudy, kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota setelah sebelumnya menjabat dari tahun 2019 hingga 2024. Sementara itu, dua saudara lainnya, Hasanuddin Mas’ud dan Syahariah Mas’ud, kini tampil sebagai anggota legislatif Kaltim, dengan Hasanuddin sebagai Ketua DPRD.

Menanganggapi tuduhan dinasti politik, Rudy, yang dikenal antusias dalam pertemuan dengan warga, menekankan pentingnya demokrasi di Indonesia. Dalam sebuah video yang beredar, Rudy menyatakan bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk.

“Kita bukan kerajaan, tetapi sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkap Rudi.

Rudy juga mengajak masyarakat untuk menilai kinerjanya, menonjolkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam posisi yang dijalani.

Mengenai isu ini, ahli Tata Negara Associate Professor Dr Elviandri SHI MHum, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), berpendapat bahwa sejarah kepemimpinan sering kali melibatkan dinasti.

Ia mencontohkan bahwa banyak negara masih memiliki sistem dinasti, termasuk dalam sejarah Islam.

Di dunia demokrasi, menurutnya, semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih, kecuali jika hak tersebut dicabut oleh hukum.

Prof. Elvi menekankan pentingnya proses pemilihan yang adil dan transparan, menyatakan bahwa fokus harus pada prosedur dan substansi demokrasi.

“Untuk menilai apakah dinasti politik ini atau tidak, kita perlu menggunakan pendekatan demokrasi substansial,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa dalam pemilu, elektabilitas menjadi faktor kunci, bukan hanya kompetensi individu.(*)