Eksistensi.id, Samarinda – Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri jenjang SMA/SMK di Balikpapan mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti.
Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis akses pendidikan yang berdampak langsung pada masa depan pelajar lulusan SMP di kota tersebut.
Damayanti mengungkapkan, hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang berhasil masuk ke sekolah negeri. Sisanya terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta, yang sering kali menjadi beban berat bagi keluarga menengah ke bawah karena persoalan biaya.
“Ini bukan hanya soal sistem zonasi atau seleksi penerimaan siswa baru. Ini soal hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari negara,” tegasnya.
Ia menilai situasi ini sebagai kondisi darurat yang membutuhkan kebijakan solutif, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Salah satu yang ia dorong adalah pemberian subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lepas tangan dan membiarkan masyarakat menanggung sendiri biaya tinggi pendidikan swasta, yang kerap menjadi satu-satunya pilihan tersisa.
“Kalau negara tidak hadir, maka jurang ketimpangan pendidikan akan semakin lebar. Anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa tertinggal hanya karena tak sanggup membayar sekolah,” ujarnya.
Selain subsidi, Damayanti juga mendorong pembangunan sekolah baru sebagai solusi jangka panjang.
Ia menyadari keterbatasan lahan menjadi kendala utama di Balikpapan, yang merupakan kota padat dan berkembang. Karena itu, ia menyarankan opsi pembangunan sekolah bertingkat di atas lahan milik pemerintah provinsi sebagai alternatif yang layak.
“Kita harus kreatif. Kalau lahan terbatas, maka desain sekolah juga harus adaptif. Bangunan vertikal bisa jadi solusi asalkan dirancang dengan matang,” katanya.
Tidak hanya fokus pada pembangunan baru, Damayanti turut menyoroti pentingnya perluasan kapasitas sekolah yang sudah ada melalui penambahan rombongan belajar (rombel).
Menurutnya, langkah ini bisa menjadi strategi jangka pendek untuk mengurangi tekanan penerimaan siswa baru tiap tahun.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah swasta merupakan bagian integral dari sistem pendidikan dan harus mendapat perhatian yang setara dari pemerintah. Bantuan tidak boleh hanya difokuskan ke sekolah negeri.
“Sekolah swasta juga mendidik anak-anak kita, kontribusinya besar. Pemerintah harus hadir untuk memastikan anak-anak di sekolah swasta tidak merasa terpinggirkan hanya karena biaya,” pungkasnya.(ADV)
Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri