KUHP–KUHAP Baru Berlaku, Advokat Siap Dampingi Warga Sejak Tahap Awal

Eksistensi.Id, Samarinda — Pemberlakuan aturan baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Para advokat di Samarinda pun mulai menyesuaikan diri agar masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan.

Sosialisasi penerapan aturan tersebut digelar Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Samarinda pada Sabtu (14/2/2026) di Gedung Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, melibatkan advokat serta mahasiswa hukum guna memperkuat pemahaman terhadap regulasi baru.

Ketua Panitia Sosialisasi, Hendrik Kusnianto, menjelaskan perubahan KUHAP kali ini bukan sekadar pergantian aturan, melainkan pembaruan penting dalam perlindungan hak masyarakat.

“Salah satu perubahan utama adalah hak pendampingan hukum yang kini dapat diberikan kepada warga sejak tahap penyelidikan sebagai saksi, tidak lagi menunggu penetapan status tersangka,” jelasnya.

Menurutnya, sosialisasi menjadi penting mengingat waktu penerapan KUHAP baru relatif singkat setelah disahkan pada akhir 2025, sehingga diperlukan pemahaman yang merata agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Ia juga menanggapi kekhawatiran publik yang menilai aturan baru membuat siapa saja mudah terjerat hukum.

Hendrik menegaskan, setiap regulasi tetap memiliki mekanisme pengujian apabila dianggap merugikan, salah satunya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Bagi kalangan advokat, perubahan ini menjadi tantangan untuk hadir lebih awal dalam proses hukum guna memastikan hak masyarakat terlindungi serta prosedur hukum berjalan sesuai aturan.

“Sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan advokat menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru dalam praktik peradilan pidana di daerah,” tandasnya.

penulis: Nisnung